Menteri pertahanan Israel cari dukungan Trump untuk usir warga Palestina dari Gaza

Photo by Mohammed Ibrahim on Unsplash.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan negaranya tengah mencari dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjalankan rencana memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza, sebuah langkah yang dikutuk sebagai potensi kejahatan perang.

Berbicara dalam konferensi yang digelar situs berita Ynet dan surat kabar Yedioth Ahronoth pada Rabu (2/9/2026), Katz mengatakan bahwa menurutnya tidak ada solusi jangka panjang untuk Gaza tanpa pemindahan penduduk Palestina. Ia menyebut pemerintah Israel telah menyiapkan berbagai cara untuk mengeluarkan mereka dari wilayah tersebut, termasuk melalui jalur laut dan udara.

Trump sebelumnya sempat mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS pada awal 2025 yang mencakup pemindahan warga Palestina dari wilayah itu. Namun, gagasan tersebut kemudian tidak lagi menjadi bagian utama dari kebijakan Washington.

Rencana perdamaian 20 poin yang disusun Gedung Putih tahun lalu juga tidak menyerukan deportasi warga Palestina dari Gaza, yang secara luas akan dipandang sebagai bentuk pembersihan etnis.

Israel Cari Dukungan Negara Tetangga

Katz mengatakan dukungan Trump diperlukan untuk meyakinkan negara-negara di kawasan agar bersedia menerima warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, sejumlah negara yang mungkin menerima mereka menginginkan dukungan Amerika Serikat terlebih dahulu.

Ia juga secara khusus menyebut Mesir sebagai negara yang selama ini berupaya meyakinkan Washington untuk menentang pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

Menurut Katz, rencana tersebut belum dibatalkan dan masih terus dibahas, termasuk saat ini. Ia menilai pemindahan warga Palestina pada akhirnya merupakan solusi yang menurutnya dapat memenuhi kepentingan semua pihak.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait apakah Trump masih membahas proposal Israel untuk memindahkan penduduk Gaza secara paksa.

Tekanan Politik di Israel

Pernyataan Katz muncul di tengah musim politik yang semakin kompetitif di Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para sekutunya dari kelompok sayap kanan berupaya menarik dukungan pemilih dengan menyerukan langkah yang lebih keras terhadap warga Palestina.

Salah satu tokoh sayap kanan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, sebelumnya mendapat kecaman setelah mengunggah rekaman kunjungannya ke sebuah penjara perempuan Israel. Dalam rekaman tersebut, ia mengatakan kondisi buruk di penjara merupakan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara itu, Netanyahu pada Rabu mengunjungi posisi militer Israel di dekat garis kuning di Jalur Gaza. Israel menyatakan tidak akan mundur dari garis tersebut sebelum Hamas dilucuti, meski terdapat seruan agar penarikan pasukan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya mempertahankan gencatan senjata terbaru.

Netanyahu mengatakan Israel masih menguasai wilayah tersebut dan akan bertahan di area tersebut hingga tujuannya tercapai, yakni melucuti Hamas dan mendemiliterisasi Gaza agar wilayah tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.