Benarkah Fitch Ratings turunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif?

Ilustrasi. Unsplash

Sejumlah media nasional melaporkan bahwa lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan outlook (prospek) peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Namun, menurut Reuters, hingga kini pihak Fitch belum memberikan konfirmasi resmi terkait laporan tersebut.

Laporan ini mencuat dari berbagai media nasional, termasuk Detik.com dan Kompas. Sebagian laporan menyebutkan bahwa penurunan outlook mengacu pada dokumen draf, sementara yang lainnya mengutip pernyataan resmi Fitch.

Meski outlook diturunkan, Fitch disebut masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB (investment grade). Revisi outlook tersebut dikaitkan dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan di tengah kecenderungan pengambilan keputusan yang lebih terpusat.

Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait laporan media. Sementara itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia belum memberikan tanggapan resmi.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody's juga telah menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif. Penurunan tersebut disebut dipicu oleh menurunnya prediktabilitas kebijakan.

Langkah Moody’s sempat mengguncang pasar keuangan domestik, terutama setelah penyedia indeks global MSCI pada Januari lalu menyoroti isu transparansi pasar saham Indonesia. Hal ini berkontribusi pada aksi jual besar-besaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1.920 triliun (setara dengan 120 miliar dolar AS).

Fitch sendiri diketahui telah melakukan kunjungan ke Jakarta pekan lalu untuk bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Indonesia. Sebelum pertemuan tersebut, pejabat senior Kementerian Keuangan menyampaikan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.

Meski demikian, minat investor terhadap Indonesia dilaporkan mulai melemah. Kekhawatiran utama meliputi ketidakpastian arah kebijakan, potensi pelebaran defisit fiskal, serta isu independensi bank sentral dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara tersebut, yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp22.400 triliun.