Analisis Potensi Dampak Penarikan Dana Rp 13 Triliun Dari BRIS Oleh Muhammadiyah

Ada yang tanya ke saya, "Bang, efek Muhammadiyah tarik dana Rp 13 triliun - 15 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BRIS) itu seperti apa ya?".

Belakangan ini ternyata memang ada kabar bahwa salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, akan menarik dananya keluar dari BRIS. Artikel berjudul "Tarik Dana Rp13 Triliun, PP Muhammadiyah Tak Percaya BSI (BRIS)?" menjadi bahan perbincangan investor BRIS.

Terbaru: Laba Bersih Bank Syariah Indonesia (IDX:BRIS) per Mei 2024 Capai Rp 2,77 Triliun! Tumbuh 18,55% YoY

Alasan kenapa Muhammadiyah tarik uangnya dari BRIS, detailnya saya tidak tahu. Menurut dari pihak Muhammadiyah sendiri, penarikan dana tersebut merupakan bagian dari upaya konsolidasi dan manajemen resiko.

Apakah aksi penarikan dana tersebut terkait dengan adanya rencana pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan? Atau benarkah Muhammadiyah memang sudah tidak percaya dengan BRIS karena adanya perbedaan visi? Itu urusannya Muhammadiyah. Di artikel ini, kita akan fokus dengan BRIS.

Baca juga: Barito Renewables Energy (IDX:BREN) Batal Masuk Index Global FTSE Karena FCA!

Outflow Dana Pihak Ketiga BRIS

Perkembangan pertumbuhan DPK dan Pembiayaan BRIS. (Chart: Shoffan/TokoKata)

Pasca insiden hacking yang terjadi pada Q2 tahun lalu, terjadi penarikan dana (outflow) besar-besaran dari BRIS. Dana yang keluar waktu itu mencapai sekitar Rp 16.74 triliun, setara -6.21% dari dana pihak ketiga (DPK) Q1 2023.

Laba Q2 2023 juga sempat tertekan akibat sistem blackout yang berlangsung cukup lama. Bahkan layanan fitur-fitur tertentu tidak bisa digunakan sampai lebih dari 1 bulan.

Menariknya, pembiayaan yang disalurkan tetap tumbuh dengan sangat baik karena waktu itu rasio FDR BRIS masih rendah, bahkan dibawah 80%.

Hal tersebut memberikan ruang gerak bagi BRIS untuk tetap menyalurkan dana dengan leluasa walaupun DPK mengalami penurunan (FDR Q1 2023: 78.98% vs Q2 2023: 87.64%).

Pada Q4 2023, dana yang keluar akibat dari insiden hacking tersebut sudah pulih kembali. DPK kembali on track tumbuh ke level tertingginya.

Lalu bagaimana dengan sekarang?

Penarikan dana oleh Muhammadiyah ini saya kira efeknya tidak akan signifikan jika dibandingkan dengan outflow akibat hacking.

Alasannya kenapa?

Baca juga: Perusahaan Gas Negara (IDX:PGAS) Bagikan Dividen Rp 148,3 per Lembar: Simak Jadwal Cum Date dan Pembayarannya!

Posisi keuangan BRIS solid

Laba bersih BRIS per kuartal. (Chart: Shoffan/TokoKata)

Posisi DPK BRIS untuk Q1 2024 sangat kuat, mencapai Rp 297.34 triliun dan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 246.54 triliun, dengan FDR di level 82.92%.

Outflow dari Muhammadiyah, memang cukup besar, mencapai 4% - 5% dari total DPK. Tetapi, mengacu pada posisi FDR Q1 2024 yang masih cukup longgar (dibawah 90%), pembiayaan yang dikeluarkan oleh BRIS saya kira tidak akan mengalami gangguan akibat outflow ini.

Asumsi Rp 13 triliun yang ditarik adalah dana murah semua. Per April 2024, CASA BRIS berada di level 61.21%. Jika diasumsikan tidak ada ada dana lain masuk, maka setelah ditarik, CASA-nya masih di level 59.41%.

CASA $BRIS memang cukup tebal, bergerak di kisaran 58% - 61% sejak merger pada Februari 2021 lalu.

Tentu kehilangan customer dengan dana jumbo bukan hal yang baik. Tapi, efeknya diperkirakan tidak begitu signifikan terhadap target-target BRIS dalam jangka panjang. 

Selain itu, karena hal ini merupakan keputusan bisnis, bukan karena gangguan sistem, laba bersih BRIS juga seharusnya tidak akan terdampak terlalu signifikan.

Baca juga: Masjid Tuha Indrapuri: Destinasi Wisata Religi Aceh Yang Dulunya Sebuah Candi Hindu!

Outflow akan lebih mudah untuk dibendung

Penarikan dana pasca hacking jauh lebih sulit untuk dikembalikan karena terdiri dari banyak account ritel yang sangat sensitif dengan gangguan sistem. Hal tersebut bisa diamati dari penurunan tabungan ritel Wadiah yang cukup signifikan pada Q2 2023.

Lain halnya dengan outflow yang disebabkan oleh penarikan dana Muhammadiyah.

Dana Muhammadiyah yang keluar dari BRIS diperkirakan akan lebih mudah untuk ditambal kembali nantinya. Bisa saja nantinya Muhammadiyah kembali lagi menyimpan uangnya di BRIS. DPK dari organisasi-organisasi keagamaan lainnya juga masih berpotensi untuk tumbuh.

Customer base BRIS yang cenderung conformist (harus syariah) dan universalist (mementingkan fungsi dan benefit). BRIS memberikan layanan syariah banking dengan coverage terbesar di Indonesia. Hingga Desember 2023, BRIS memiliki 1.039 cabang. Saat ini belum ada bank syariah lainnya yang mampu berkompetisi dengan BRIS, bahkan Bank Muamalat sekalipun, yang memiliki 209 cabang.

Narasi FUD Bandar

Kabar penarikan dana oleh Muhammadiyah ini menurut saya terlalu dibesar-besarkan, bahkan seolah-olah Muhammadiyah dan BRIS berhenti bekerjasama, "bercerai". Padahal, bentuk kerjasama Muhammadiyah dan BRIS tidak hanya sebatas pada penyimpanan dana. Misalnya. pembayaran UKT kuliah atau SPP dari universitas dan sekolah Muhammadiyah masih bisa dilakukan dengan BSI mobile.

Salah satu rumor yang beredar menyebutkan bahwa hubungan antara BRIS dengan Muhammadiyah retak akibat jatah kursi komisari independen. 

Perlu diketahui bahwa pada RUPS atas kinerja BRIS FY2023, selain memutuskan untuk membagikan dividen Rp 18,55 per lembar, pemegang saham sepakat untuk merombak jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah (DPS).

Rumornya, Muhammadiyah menginginkan satu kursi komisaris independen. Namun, justru politisi Gerindra, Felicitas Tallulembang yang mendapatkannya. Padahal, keputusan pengangkatan tersebut bukan hal yang aneh.

Sebelumnya, jabatan komisaris independen tersebut juga diisi oleh politisi, Muhammad Arief Rosyid Hasan, yang mengundurkan diri untuk menjadi tim kampanye nasional Probowo-Gibran pada Pemilu 2024 lalu.

Selain itu, Muhammadiyah, melalui Jaih Mubarok, mendapatkan posisi sebagai DPS. Kursi DPS sendiri bertambah dari 4 menjadi 5, sebagai salah satu langkah manajemen untuk meningkatkan kualitas pengawasan syariah di BRIS.

Menurut CNBC, BRIS menggandeng PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

Selain itu, kerja sama dengan PP Muhammadiyah dalam memacu inklusifitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Kerja sama ini untuk membantu pelaku UMKM yang ada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas (upscale) dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha.

Per Q1 2024, pembiayaan BRIS yang disalurkan untuk sektor UMKM mencapai 17,56%, wholsale/korporasi 27,81% dan consumer 54,62%.

Oleh karena itu, narasi "perceraian" ini tidak masuk akal karena Muhammadiyah justru berpotensi menjadi pihak yang dirugikan jika berhenti bekerja dengan BRIS dengan total. BRIS adalah bank syariah terbesar di Indonesia, dengan coverage terluas. Alternatif bank syariah yang memiliki layanan setara dengan BRIS masih belum ada.

Baca juga: Otoritas Amerika Serikat Berhasil Lumpuhkan Jaringan Botnet 911 S5: Terbesar di Dunia!

Sumber Dana BRIS Yang Variatif

BRIS tidak hanya mengandalkan sumber dana pihak ketiga. Kalau butuh dana segar, alternatifnya banyak! Penerbitan Sukuk ESG dan EBA syariah bisa menjadi salah satu pondasi keuangan BRIS.

BRIS tengah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I BSI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 10 triliun.

Untuk Tahap I Tahun 2024 ditawarkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun. Pada Sukuk ESG Tahap I tersebut, BRIS bahkan menerima kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga tiga kali atau tembus Rp 9 triliun, dari target awal Rp 3 triliun.

Sukuk ESG dalam mata uang rupiah ini dapat memberikan kisaran imbal hasil 6,40% sampai dengan 7,20% untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun.

Selain suku, dengan dividen payout ratio kecil, hanya 15%, sisa laba bersih BRIS bisa menjadi sumber penguatan modal kerja.

Besarnya laba bersih BRIS FY2023 nilainya mencapai Rp 5,70 triliun. Hanya 15% dari total laba bersih atau Rp 855,56 miliar dibagikan sebagai dividen.

Sisanya, sebesar 20% atau Rp 1,14 triliun disisihkan sebagai cadangan wajib dan 65% atau sebesar Rp 3,71 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Perlu diingat bahwa artikel ini hanyalah opini penulis. Untuk melihat dampak nyatanya, kita harus menunggu laporan Q2 2024. Wallahu a'lam.

Demikian. Disclaimer on.

Tentang Penulis

Shoffan M. adalah seorang lulusan Sarjana Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman yang saat ini bekerja sebagai content writer di sebuah perusahaan swasta. Dia juga merupakan seorang investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pengamat perkembangan pasar modal Indonesia. Follow penulis di Stockbit!

Disclaimer

Penyebutan nama saham tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus, buruk, atau pun rekomendasi jual, beli, atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja masa lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. 

Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. 

Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi. Penulis tidak menanggung kerugian dan tidak bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi akibat dari membaca artikel ini.